Dalam hal ini kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang di laksanakan di Hotel Luminor Lt.2 Kabupaten Bulungan,Selasa (06/08/2024).
Ketua Tim Kelompok Kerja Daerah (PokjaDa) Niko Ruru mengatakan IKIP merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) untuk mengukur sejauh mana implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik seluruh Provinsi di Indonesia guna mewujudkan good governance, pelayanan publik berkualitas serta pencegahan terjadinya korupsi.
Menurutnya, IKIP sebagai gambaran untuk memotret implementasi keterbukaan informasi publik di Provinsi Kaltara sebagai modal perencanaan pembangunan.
"Sebagai Anggota Pokja, pelaksanaan IKIP dengan prinsip terukur, obyek, akuntabel, partisipatif, transparan dan berkelanjutan. Bahan yang kita kumpulkan oleh tim Pokja dan Informan Ahli yaitu by data mulai dari Fisik/Politik, Hukum, Ekonomi. Dimana memotret fakta Data di Tahun 2023," tegasnya
Dalam FGD tersebut, para peserta membahas 77 pertanyaan yang tertuang dalam Survei IKIP 2024 yang dipimpin oleh Tim Ahli IKIP Yosep Adi Prasetyo.